Ratifikasi RUU Protokol Nagoya, Komisi VII Pantau Kaltim

11-03-2013 / KOMISI VII

Tim Komisi VII DPR RI  dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farial didampingi 12 orang Anggota serta Penjabat Lingkungan Hidup meninjau  kondisi lingkungan Karantina Samboja di Provinsi Kalimantan Timur. Ini dilakukan untuk mendalami RUU tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam.

RUU ini merupakan pengesahan Protokol Nagoya tentang akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Disamping itu, RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan peptisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional.

“Ini merupakan Pengesahan dan rencananya kami akan mengesahkan RUU ini minggu depan setelah mengunjungi Papua, “ ujar Farial di Restoran Dandito, Balikpapan, Rabu (06/02).

Pemerintah mengajukkan 2 RUU tentang lingkungan untuk disahkan. Farial mengatakan, sebelumnya Wakil Presiden Boediono sudah menegaskannya kalau 2 RUU itu penting.

Ratifikasi (pengesahan) Protokol Nagoya penting karena Indonesia merupakan salah satu negara terkaya atas sumber daya genetik. Jika 2 RUU ini disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna, maka Indonesia memiliki landasan hukum untuk melindungi dan melestarikan sumber daya genetik. Serta mencegah pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap Keanekaragaman hayati.

Disamping itu, Asdep Pengendalian Kerusakan Lahan dan Keanekaragaman Hayati pada Kementerian Lingkungan Hidup, Antung Dedy sangat berharap atas kunjungan Komisi VII DPR RI dapat membuka wawasan semua pihak bahwa Protokol Nagoya penting bagi pembangunan masyarakat. Khususnya dalam pemanfaatan dan menerima keuntungan Sumber Daya Genetik. “Bila ini diimplementasikan nantinya masyarakat Kaltim akan mendapat keuntungan baik dari pihak luar maupun lokal atas pemanfaatan Sumber Daya Genetik,” ujar Antung. (hr), foto : eka/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...